BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Budaya (cultural) yang merupakan hasil karya, rasa, dan karsa manusia atau kelompok orang  sangat berpengaruh dalam menetukan suatu proses terbeentuknya suatu negara. Suatu negara akan terpandang dan dianggap baik, bila dilihat dari baiknya kebudayaan yang mereka miliki, dan anggap diremehkan pula bila kebudayaan yang mereka ciptakan tidak mencerminkan budaya suatu negara yang bisa dipandang.

Dalam satu negara, diantara kota-kota yang masuk menjadi kawasannya pastilah mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda-beda dan beraneka ragam tergantung dari hasil yang dihasilkan oleh penghuni atau pembuat kebudayaan itu sendiri. Lahirnya suatu kebudayaan bisa didasari oleh beberapa faktor, ayng antara lain: kebudayaaan itu bisa muncul ditunjang oleh faktor kepentingan, kebiasaan, karakter, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, ada tiga pola yang sangat dominan dalam pembentukan negara. Dari ketiga pola ini sangat berbeda-beda dikarenakan situasi dan kondisi yang dihadapi pada masa itu. Seperti halnya pola samudera pasai dan pola sulawesi itu berbeda dengan pola jawa. Polasamudera pasai dan pola sulawesi selatan, mencerminkan suatu perbedaan yakni mencerminkan suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak integratif.

 

  1. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, dapat kita uraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

  1. Seperti apakah pola-pola pembentukan budaya dalam proses pembentukan negara (samudera pasai, sulawesi selatan, jawa)?
  2. TUJUAN

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk mengetahui pola-pola pembentukan budaya dalam proses pembentukan negara.

 

BAB II

PEMBAHASAN

TIGA POLA PEMBENTUKAN “BUDAYA YANG TERLIHAT” DALAM PROSES PEMBENTUKAN NEGARA: ACEH, SULAWESI, DAN JAWA

Dalam rentang waktu sejak akhir abad ke-13, ketika samudera pasai berdiri, sampai abad ke-17, di saat istana Gowa-Tallo resmi menganut islam, menurut Taufik Abdullah, setidaknya tiga pola pembentukan budaya, yang memperlihatkan bentuknya dalam proses pembentukan negara telaah terjadi . ketiga pola itu adalah:

  1. Pola Samudera Pasai

Lahirnya kerajaan Samudera Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Sejak awal perkembangannya, samudera pasai menunjukkan banyak pertanda dari pembentukan suatu negara baru. Kerajaan ini tidak saja berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjanga. Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, samudera pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut.

Dengan pola tersebut, samudera pasai memiliki “kebebasan budaya”  untuk memformalasikan struktur dan sistem kekuasaan, yang mencerminkan gambaran dengan dirinya.

Pola yang sama dapat pula disaksikan pada proses terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam.

  1. Pola Sulawesi Selatan

Pola ini adalah pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Dalam sejarah islam di asia tenggara, pola ini didahului oleh berdirinya kerajaan islam malaka. Proses islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja. Penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalaah kenegaraan.

Pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan seperti itu, di indonesia terjadi juga di sulawesi selatan, maluku dan banjarmasin. Tidak seperti samudera pasai, islamisasi di gowa-tallo, ternate, bnajarmasin, dan sebagainya yang mempunyai pola yang sama, tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak mengubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan, seperti yang terjadi di samudera pasai. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu.

  1. Pola Jawa

Di jawa, islam mendapatkan suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan, berpusat dikeraton pusat majapahit. Sebenarnya komunitas pedagang muslim mendapat tempaat dalam pusat-pusat politik pada abad ke-11. Komunitas itu makin membesar pada abad ke-14. Ketika posisi raja melemah, para saudagar kaya diberbagai kadipaten di wilayah pesisir mendapat peluang besar untuk menjauhkan diri dari kekuasaan raja. Mereka kemudian tidak hanya masuk islam tetapi juga membangun pusat-pusat politik yang independent. Setelah kraton pusat menjadi goyah, karaton-kraton kecil mulai bersaing untuk menggantikan kedudukannya. Demak akhirnya berhasil menggantikan majapahit. Dengan posisi baru ini, demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi “jembatan penyebrangan” islam yang paling penting di jawa.

Walaupun mencapai keberhasilan politik dengan cepat, demak tidak saja harus menghadapi masalah legitimasi politik, tetapi juga panggilan kultural untuk kontunuitas. Dilema kultural dari dominasi politik islam di dalam suasana tradisi siswa-budhistik telah jauh menukik kedalam kesadaran. Hal itu akan jelasketika kraton dipindahkan oleh jaka tingkir ke pajang dipedalaman dan semakin jelas ketika mataram berhasil menggantikan kedudukan pajang tahun 1588.

Tidak seperti pola samudera pasai, islam mendorong pembentukan negara yang supraa-desa, juga tidak seperti gowa-tallo, karaton yang diislamkan. Di jawa islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Jadi, yang tampil adalah suatu dilema kultural dari orang baru di dalam bangunan politik yang lama.

Menurut Taufik Abdullah, pola pertama dan kedua, yaitu pola samudera pasai dan pola sulawesi selatan  menunjukkan cara yang berbeda, suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak integratif. Inilah tradisi, di mana islam mengalami proses pempribumian secara konseptual dan stuktural. Islam menjadi bagian insrinsik dari sistem kebudayaan secara keseluruhan. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Dalam tradisi integrasi ini, islam mserupakan unsur dominan dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigma politik, yang dipakai sebagai pengukuran apa yang bisa dianggap wajar dan bukan.

Dikerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, di samping membangun masjid Baitur Rahman dan beberapa masjid di daerah lain, juga memerintahkan rakyat sembahyang lima waktu, puasa ramadhaan, dan puasa sunnah, serta menjauhkan diri dari minum arak dan bermain judi.  Aceh di zaman sultan iskandar muda mengkonsolidasikan dirinya sebagai “serambi mekkah”. Pada masa itu pula, dirumuskannya “hukum dan adat adalah ibarat kuku dan daging”. Ulama’ adalah sejarah aceh menjadi perumus realitas dan pengesah kekuasaan.

Dikerajaan bone, kerajaan bugis paling besar yang masuk islam tahun 1610, rajanya ke-13 la maddaremmeng (1631-1644M), menggabungkan hukum islam ke dalam lembaga tradisional bone. Ia juga mencanangkan “gerakan pembaharuan keagamaan” dengan memerintahkan kaulanya untuk mematuhi ajaran islam secara total. Dikerajaan gowa-tallo, kalau sebelum islam hanay terdapat empat unsur yang mengawasi negara, yaitu ade, yang mengawasi rakyat, rappang, yang memperkuat negara, wari, yang memperkuat ikatan keluarga, dan bicara, yang mengawasi perbuatan sewenang-wenang, setelah islam, unsur itu ditambah satu lagi yaitu sara’, yaitu kewajiban agama. Untuk itu dibentuk lembaga yang dinamakan dengan parewa sara’, pejabat agama, sebagai pendamping parewa ade, pejabat adat. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan aturan-aturan sosial yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diajukan oleh parewa sara’.

Dalam tradisi integrasi ini, tidak semua budaya pra-islam otomatis ditinggalkan. Sisa-sisa pra-islam masih terdapat dalam kehidupan masyarakat, tetapi sudah dijadikaan sebagai bagian dari apa yang dianggap _ dalam tahap perkembangan sejarah _ sebagai bagian “dunia islam”. Makna dan signifikansi unsur-unsur itu, bila bukan substansinya, mengalami proses “islamisasi”. Pencarian kearah bentuk ortodoksi yang sesuai adalah salah satu corak dinamika tradisi integrasi ini.

Di jawa, demak tidak saja harus mengalami masalah legitimasi politik,tetapi juga ,panggilan kultural untuk kontinuitas.Tanpa itu,ia tidak akan pernahdi akui sebagaisesuat yang jatuh padaorang terpilih,harus tetap berlaku. Konsep ini memberi dasar yang sah bagi penguasa keratonyang baru dan menjadi dasar idiologis bagimonopoli kekuasaan. Dengan ini raja menjadi pusat alam semestadan sumber kekuasaan. Atas dasar itulah ,raja jawa juga bergelar susuhunan,gelar yang biasanya di gunakan oleh para pemimpin agama dan panatagama. : pelindung dan pengatur agama. Tradisi jawa ini memperlihatkan wujutnya setelah hegomoni politik jawa begeser daripesisir ke pedalaman.

Perpindahan keraton itu menyebabkan tiga lembaga utama keraton sebagai pusat kekuasaan,pasar dan pesantren sebagai pusat keagamaan terpisah. Untuk memantapkan diri sebagai pemegang hegemoni politik,pasar dan pesantren di perangi. Akan tetapi,pesantren tidak lenyap,bahkan ia berkembang menjadi saingan keraton,karena ia juga beroeran sebagai perumus realitas . Sebagai pesaing,pesantren menjadi tempat pesaing bagi krabat raja yang tidak di sukai dan tempat berlindung bagi para bangsawan yang kecewa. Dalam proses itu,muncul suatu tipe tradisi tertentu , “tradisi dialok ‘. Tradisi ini adalah arena tempat pengertian kontinuitas dan dorongan kearah prubahan sosial budaya yang harus menemukan lapangan bersama. Dalam perspektif politik dialog ini merupakan suatu suasana yang salah suatu kelompok pesantren dan kraton menganggap yang lain sebagai penantang dan susunan dialog antara kebudayaan. Secara antropologis,tradisi dialog itu merupakan ranah tempat unsur abangan harus menghadapi penetrasi trus menerus dari pemikiran yangyang di ajukan oleh unsur santri. Dinamika tradisi ini terletak pada bagaimana menciptakan keakuran dunia pesantren dan dunia keraton. Ada saat antara tradisi pesantren dan tradisi kraton itu “bertengkar”,tetapi ada pula saatnya mereka “mesra”. Tugas raja adalah menciptakan keserasian , bukan menyebarkan agama . kzrena itu , kalau di Aceh , sultan membangun masjud, di jawa mesjid Demak di bagun oleh wali songo.

BAB III

PENUTUP

  1. SIMPULAN

Ada tiga pola yang ditemukan dalam pembentukan budaya, yakni antara lain:

  1. Pola samudera pasai
  2. Pola sulawesi selatan.
  3. Pola jawa.

Lahirnya kerajaan samudera pasai berlangsung melalui perubahan dari negara segmenter ke negara terpusat. Pola sulawesi selatan adalah pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Hal ini di indonesia terjadi juga di sulawesi selatan, maluku, dan banjarmasin.di jawa islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Tidak seperti pola samudera pasai, islam mendorong pembentukan negara yang supra desa, juga tidak seperti gowa-tallo, keraton yang diislamkan.

Menurut Taufik Abdullah, pola pertama dan kedua, yaitu pola samudera pasai dan pola sulawesi selatan  menunjukkan cara yang berbeda, suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak integratif. Inilah tradisi, di mana islam mengalami proses pempribumian secara konseptual dan stuktural. Islam menjadi bagian insrinsik dari sistem kebudayaan secara keseluruhan. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi.

Dikerajaan gowa-tallo, kalau sebelum islam hanay terdapat empat unsur yang mengawasi negara, yaitu ade, yang mengawasi rakyat, rappang, yang memperkuat negara, wari, yang memperkuat ikatan keluarga, dan bicara, yang mengawasi perbuatan sewenang-wenang, setelah islam, unsur itu ditambah satu lagi yaitu sara’, yaitu kewajiban agama. Untuk itu dibentuk lembaga yang dinamakan dengan parewa sara’, pejabat agama, sebagai pendamping parewa ade, pejabat adat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Hassan, Hassan Ibrahim. Sejarah dan kebudayaan islam. Yogyakarta: Kota Kembang. 1989

Yatim, Badri. Sejarah peradaban islam.Jakarta: Rajawali Pers. 2010